Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Andi Widjajanto Ketika Dipanggil Jokowi Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 12/08/2015, 17:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku memahami keputusan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Akibat perombakan itu, Andi dicopot sebagai Seskab dan diganti oleh politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Ia mengaku telah mendengar lama rencana perombakan kabinet dari media massa. Namun, secara khusus, informasi itu ia dapat dari Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/8/2015) sore.   (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

"Waktu manggil, (Presiden) mengatakan ada kebutuhan meningkatkan kinerja kabinet. Lalu saya mengatakan, saya bisa memahami keputusan bapak," kata Andi seusai acara serah terima jabatan di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Saat bertemu Presiden, Andi mengaku sempat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Presiden Jokowi. Tak ketinggalan, Andi juga mengaku meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama bertugas membantu Presiden. (Baca: Serah Terima Jabatan Seskab Digelar Singkat dan Tertutup)

"Kami ngobrol kecil, penting (untuk) tetap menjalin koordinasi ke depan. Kapan-kapan bisa sowan ke Presiden dan Wapres," ujarnya.

Selama menjadi Seskab, Andi merasa mendapat banyak pengalaman berharga karena harus mengelola isu dari 34 kementerian dengan beragam latar belakang. Jabatan Seskab menjadi warna tersendiri karena Andi berlatar seorang akademisi ilmu pertahanan dan intelijen.

"Seolah-olah Seskab itu ensiklopedia. Itulah konsekuensi jadi Seskab, harus mengelola 34 isu luar biasa," ucapnya.

Setelah tidak lagi menjadi Seskab, Andi meminta waktu kepada Pramono untuk berkemas dari rumah dinasnya. Ia mengaku belum memiliki rencana lain selain berlibur setelah bebas dari tugas di pemerintahan. (Baca: Mengapa Andi Widjajanto Dicopot sebagai Seskab?)

Saat ditanya mengenai motif politik di balik perombakan kabinet ini, Andi menilai hal itu sangat wajar. Pasalnya, jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri memang jabatan politik.

"Jadi kalau Presiden ingin meningkatkan konsolidasi poltik ke depan, ini sudah tepat," kata Andi.

Kompas TV Presiden Lantik 6 Menteri Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com