Kompas.com - 12/08/2015, 16:37 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Andi Widjajanto purna-tugas menjalankan jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet setelah Presiden Joko Widodo menggantinya dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung.

Selama ini, posisi Andi memang kerap "digoyang" oleh partai koalisi pemerintahan, terutama politisi PDI-P.

Benarkah pencopotan Andi karena dorongan partai? Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, membantahnya. (Baca: Andi Widjajanto Tinggalkan Kantor Setkab Tanpa Gubris Wartawan)

"Saya kira enggaklah. Ini hal biasa saja. Ini kan implementasi otoritatif presiden," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Teten mengaku sangat tahu bagaimana proses Jokowi mengevaluasi para menteri dan akhirnya melakukan perombakan kabinet. Dia memastikan bahwa semua proses itu bukan didasarkan pada bagi-bagi kursi partai politik, melainkan pada kinerja dan kemampuan para pembantunya.

"Ketika tentukan orang-orangnya, Presiden juga pertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, jadi tidak semata datang dari kelompok ini dan itu," kata dia. (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

Teten menambahkan, pencopotan Andi juga bukan karena yang ia berkinerja buruk. Namun, Jokowi melihat perlunya konsolidasi di pemerintahan sehingga semua bisa bergerak cepat.

"Bukan berarti mereka berkinerja buruk, melainkan karena ada kebutuhan reposisi itu agar pemerintahan lebih solid," papar Teten.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, dirinya akan memperbaiki komunikasi Istana dengan partai politik dan lembaga negara lainnya. Perbaikan pola komunikasi itu merupakan salah satu hal yang diminta oleh Presiden.

"Beliau menginginkan agar komunikasi di dalam dan luar, dengan lembaga tinggi negara dan juga parpol, bisa dilakukan lebih intensif," kata Pramono. (Baca: Jadi Seskab, Pramono Akan Perbaiki Komunikasi Istana dengan Parpol)

Para politisi PDI-P sempat mendesak Presiden mencopot Andi. Salah satu mantan Deputi Tim Transisi itu dituduh menjauhkan Jokowi dengan partai pendukungnya. (Baca: Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat)

Andi sudah membantah ketika disebut sebagai penghalang Jokowi dengan partai politik pendukungnya. Meski berada di ring satu Istana, kata Andi, hal itu tak membuatnya dapat dengan mudah menemui Jokowi. (Baca: Andi Bantah Disebut "Brutus" yang Jauhkan Jokowi dari Parpol Pendukungnya)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.