Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Andi Widjajanto Dicopot sebagai Seskab?

Kompas.com - 12/08/2015, 16:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Andi Widjajanto purna-tugas menjalankan jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet setelah Presiden Joko Widodo menggantinya dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung.

Selama ini, posisi Andi memang kerap "digoyang" oleh partai koalisi pemerintahan, terutama politisi PDI-P.

Benarkah pencopotan Andi karena dorongan partai? Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, membantahnya. (Baca: Andi Widjajanto Tinggalkan Kantor Setkab Tanpa Gubris Wartawan)

"Saya kira enggaklah. Ini hal biasa saja. Ini kan implementasi otoritatif presiden," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Teten mengaku sangat tahu bagaimana proses Jokowi mengevaluasi para menteri dan akhirnya melakukan perombakan kabinet. Dia memastikan bahwa semua proses itu bukan didasarkan pada bagi-bagi kursi partai politik, melainkan pada kinerja dan kemampuan para pembantunya.

"Ketika tentukan orang-orangnya, Presiden juga pertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, jadi tidak semata datang dari kelompok ini dan itu," kata dia. (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

Teten menambahkan, pencopotan Andi juga bukan karena yang ia berkinerja buruk. Namun, Jokowi melihat perlunya konsolidasi di pemerintahan sehingga semua bisa bergerak cepat.

"Bukan berarti mereka berkinerja buruk, melainkan karena ada kebutuhan reposisi itu agar pemerintahan lebih solid," papar Teten.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, dirinya akan memperbaiki komunikasi Istana dengan partai politik dan lembaga negara lainnya. Perbaikan pola komunikasi itu merupakan salah satu hal yang diminta oleh Presiden.

"Beliau menginginkan agar komunikasi di dalam dan luar, dengan lembaga tinggi negara dan juga parpol, bisa dilakukan lebih intensif," kata Pramono. (Baca: Jadi Seskab, Pramono Akan Perbaiki Komunikasi Istana dengan Parpol)

Para politisi PDI-P sempat mendesak Presiden mencopot Andi. Salah satu mantan Deputi Tim Transisi itu dituduh menjauhkan Jokowi dengan partai pendukungnya. (Baca: Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat)

Andi sudah membantah ketika disebut sebagai penghalang Jokowi dengan partai politik pendukungnya. Meski berada di ring satu Istana, kata Andi, hal itu tak membuatnya dapat dengan mudah menemui Jokowi. (Baca: Andi Bantah Disebut "Brutus" yang Jauhkan Jokowi dari Parpol Pendukungnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com