Minta Pemeriksaan Diundur, Gubernur Sumut Langsung Hubungi Penyidik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menghubungi langsung penyidik untuk meminta pemeriksaannya diundur. Sedianya, hari ini Gatot diperiksa sebagai saksi bagi tersangka M Yagari Bhastara dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

"Tadi juga Pak Gatot telah menelpon langsung ke penyidik dan menyampaikan pengunduran pemeriksaan," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Priharsa mengatakan, kuasa hukum Gatot, Razman Arif Nasution, telah menyurati KPK yang ditujukan kepada Ketua KPK dan pelaksana tugas Direktur Penyelidikan KPK. Surat tersebut menyatakan permohonan penundaan pemeriksaan untuk Gatot dan istrinya, Evy Susanti.

"Dalam surat itu Pak Gatot dan Evy tidak bisa menghadiri panggilan hari ini karena ada urusan keluarga," kata Priharsa.

Priharsa mengatakan, dalam surat tersebut, Gatot dan Evy menyatakan bersedia diperiksa pada Senin (27/7/2015) sebagai saksi dalam kasus tersebut. Permintaan tersebut, kata Priharsa, dipenuhi oleh penyidik KPK. "Jadi pemeriksaan akan ditunda hari Senin," kata Priharsa.

Sebelumnya, Razman melarang kliennya untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Ia menganggap ada kekeliruan oleh KPK dalam prosedur pemanggilan kliennya sebagai saksi. (Baca: Kuasa Hukum Larang Gubernur Sumut Penuhi Panggilan KPK Hari Ini)

"Tidak akan datang dan saya tidak akan mengijinkan klien saya datang dengan tidak dipanggil secara resmi," ujar Razman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2015) malam.

Dalam kasus ini, KPK telah meminta pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Gatot untuk berpergian ke luar negeri.

Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh Gerry kepada tiga hakim dan satu panitera.

Gerry atau M Yagari Bhastara merupakan kuasa hukum dari kantor firma hukum OC Kaligis and Associates yang membela Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait perkara di PTUN Medan. Adapun ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Sementara itu, satu panitera yang dimaksud bernama Syamsir Yusfan.