KPK Imbau Para Pejabat Larang PNS Minta THR ke Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat imbauan kepada para kepala lembaga pemerintahan dan menteri untuk melarang penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil meminta Tunjangan Hari Raya kepada masyarakat atau perusahaan.

"Permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat atau perusahaan baik secara lisan atau tertulis pada prinsipnya dilarang," demikian pernyataan dalam surat imbauan ini, dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2015)

"Karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat menjurus ke arah tindak pidana korupsi atau dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat," lanjut surat imbauan itu.

Imbauan dikeluarkan pada 1 Juli 2015. KPK mengirim imbauan itu kepada Kepala Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pimpinan lembaga tinggi, komisi negara, Jaksa Agung, Kapolri, Pangilma TNI, Menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga pemerintahan non kementerian, gubernur/bupati/walikota, para ketua DPRD, Direksi BUMN/BUMN, ketua KADIN Indonesia, ketua Asosiasi perusahaan di Indonesia hingga pimpinan perusahaan swasta.

Pimpinan instansi atau lembaga pemerintah juga diminta melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan operasional dinas oleh pegawai untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kegiatan mudik.

"Karena merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara/daerah, menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyrakat kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," demikian pernyataan KPK.

Pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan BUMN/BUMD diharap memberikan imbauan secara internal pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya. Kementerian dan lembaga juga diminta menerbitkan surat terbuka atau iklan melalui media massa yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.