Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Kinerja Moeldoko, Komisi I Berharap Transisi Panglima TNI Berjalan Baik

Kompas.com - 06/07/2015, 23:24 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menyampaikan apresiasi anggota DPR terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Ia berharap, pengganti Moeldoko dapat mempertahankan persepsi publik yang positif terhadap Institusi TNI.

"Atas nama DPR RI dan Komisi I, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, karena Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah menunjukkan kinerja sangat baik dan inovasi luar biasa. TNI dalam masa kepemimpinannya bisa menunjukkan kedekatan dengan rakyat," ujar Mahfudz, seusai memimpin rapat kerja, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/7/2015).

Mahfudz mengatakan, visi dan misi Moeldoko saat mengikuti uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI pada 2013, telah secara utuh ditransformasikan ke dalam program-program TNI selama dua tahun terakhir. Menurut dia, Moeldoko telah berhasil menjalankan prinsip bahwa TNI semakin kuat bersama rakyat.

Mahfudz menyebutkan, capaian-capaian yang telah dihasilkan di bawah kepemimpinan Moeldoko dapat menjadi bahan evaluasi dan kritik terhadap Institusi TNI. Ia berharap, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan oleh Panglima TNI yang baru untuk melanjutkan program yang sedang berjalan, dengan mempertahankan profesionalisme prajurit TNI.

Dalam rapat kerja tersebut, Moeldoko menyampaikan banyak hal yang telah dicapai TNI dalam dua tahun masa jabatannya. Beberapa di antaranya merupakan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, serta tingkat persepsi publik terhadap TNI yang diperoleh melalui laporan lembaga survei.

"Kepercayaan publik ini yang harus dijaga dan diapresiasi. Tetapi, satu hal yang kami sampaikan bahwa kami berharap transisi kepemimpinan berjalan baik tanpa ada hiruk-pikuk," kata Mahfudz.

Masa tugas Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan berakhir sebelum ia masuk masa pensiun pada 1 Agustus 2015. Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan uji kelayakan dan memberikan persetujuan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com