Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tambahkan Anggaran Alutsista Rp 120 Triliun dalam RAPBN 2016

Kompas.com - 06/07/2015, 15:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah anggaran pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 120 triliun. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima hibah alutsista dan memilih membeli alutsista baru.

"Rata-ratanya sekitar Rp 120 triliun (kenaikannya)," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Ryamizard mengungkapkan, saat ini anggaran Kementerian Pertahanan hanya berkisar Rp 400 miliar. Dari alokasi dana itu, sebanyak 40 persen digunakan untuk gaji pegawai. Sementara sisanya digunakan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, hingga pembelian alutsista.

Menurut Ryamizard, jumlah itu masih jauh dari ideal sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan angaran pembelian alutsista pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Dengan anggaran yang ada saat ini, pemerintah hanya mampu membeli alutsista bekas ataupun menerima hibah dari luar negeri. Namun, rata-rata umur alutsista itu relatif tua. Alutsista milik Angkatan Udara, diakui Ryamizard, memiliki jangkauan usia alutsista paling tua.

"Pesawat 30 tahun ke atas sudah harus diganti," ucap mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Ke depan, Ryamizard mengatakan, pemerintah akan lebih sedikit melakukan pembelian alutsista.

"Kita beli sedikit-sedikit, tapi baru semua," ujar Ryamizard.

Peristiwa kecelakaan pesawat Hercules C-130 buatan tahun 1961 membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera melakukan modernisasi alutsista.

Presiden Jokowi sudah menginstruksikan dilakukannya perombakan sistem pengadaan alutsista sehingga tidak membahayakan prajurit. (Baca: Gatot: Presiden Bilang Tidak Ada Hibah Alutsista, Harus Baru)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com