Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Andrew: Adriansyah Minta Bantuan Dana untuk Kongres PDI-P

Kompas.com - 29/06/2015, 12:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penasihat hukum Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat, Bambang Hartono, membantah uang yang diberikan kliennya kepada mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah untuk pengurusan perijinan tambang. Menurut Bambang, transaksi terakhir antara Andrew dan Adriansyah untuk membantu biaya kongres PDI Perjuangan di Bali.

"Sesuai dengan BAP Adriansyah bahwa dia minta bantuan untuk kongres," ujar Bambang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Adriansyah merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI-P 2014-2019. Berdasarkan surat dakwaan, Andrew terakhir kali menyerahkan uang kepada Adriansyah pada 9 April 2015 sebesar 44 ribu dollar Singapura dan Rp 57,36 juta di Sanur Hotel Swiss Belhotel, Bali. Saat itu juga, penyidik KPK menciduk mereka.

"Itu belum disampaikan ke panitia kongres lalu sudah tertangkap petugas KPK," kata Bambang.

Bambang mengatakan, uang terkait kongres itu merupakan permintaan pribadi Adriansyah, bukan atas nama PDI-P. Selama ini, lanjut dia, Andrew kerap memberi Adriansyah uang sebagai bantuan kepada teman.

"Dia teman sudah lama dan kebetulan juga dia (Andrew) punya usaha di Tanah Laut. Sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak, pak AH dan pak Adriansyah bahwa dia hanya sebagai teman," ujar Bambang.

Bambang mengakui bahwa kliennya beberapa kali memberikan uang kepada Adriansyah. Namun, uang tersebut merupakan bantuan untuk pengobatan Adriansyah.

"Mengenai uang memang kita akui, pemberian uang itu dari klien kita ke pak Adriansyah untuk bantuan, tidak ada hubungan dengan izin usaha pertambangan," kata Bambang.

Andrew Hidayat didakwa menyuap Adriansyah sebesar Rp 1 miliar, 50 ribu dollar AS, dan 50 ribu dollar Singapura. Menurut jaksa KPK, suap tersebut agar Adriansyah membantu pengurusan ijin pertambangan sejumlah perusahaan yang dikelola Andrew di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. (baca: Politisi PDI-P Disuap Rp 1 Miliar, 50 Ribu Dollar AS, dan 50 Ribu Dollar Singapura)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com