Indriyanto Dukung Polri Punya Kewenangan Penyadapan seperti KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mendukung jika Kepolisian diberi kewenangan penyadapan seperti yang dimiliki KPK. Menurut dia, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyadapan sebagai bentuk kolaborasi dalam pemberantasan korupsi.

"Saya mendukung sikap Kapolri untuk soal sadap. Ini sebagai komitmen Joint Law Official for Eradication Corruption bagi penyelamatan keuangan negara," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Jumat (26/6/2015).

Indriyanto mengatakan, dalam Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan penyadapan. Indriyanto merupakan salah satu anggota perumusnya. Menurut dia, UU tersebut tidak terbatas pada KPK, tetapi juga aparat penegak hukum lain termasuk Polri.

"Jadi memang tidak ada perbedaan dalam wewenang penyadapan di antara penegak hukum," kata Indriyanto.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya menilai model penyadapan yang ada di KPK sudah sangat baik, sehingga tidak perlu lagi diubah. Badrodin pun meminta agar institusinya diberikan kewenangan serupa sehingga bisa lebih efektif mengungkap kejahatan. (baca: Kapolri Minta Kewenangan Penyadapan Model KPK)

"Kami minta malah penyadapan kayak KPK, kalau boleh. Kan beda kewenangannya, sama-sama penyadapan tapi beda antara KPK dan Polri. Kalau kita dikasih seperti itu, sangat bersyukur sekali," ujar Badrodin di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Badrodin yakin jika Polri diberi kewenangan seperti KPK maka proses pengungkapan perkara bisa lebih maju. Sebab, saat ini penyidik Polri harus terlebih dulu meminta izin pengadilan untuk melakukan penyadapan. (baca: Kabareskrim: Penyadapan Harus Diatur)

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan ketidaksetujuan jika kepolisian memiliki kewenangan penyadapan yang semodel dengan KPK. Sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus, KPK berwenang melakukan penyadapan tanpa melalui izin pengadilan.

Menurut Kalla, sistem penyadapan yang menjadi kewenangan KPK saat ini belum tepat. Ia menilai penyadapan harus diatur lebih jauh agar tidak melanggar hak asasi orang lain. (baca: Kalla Tak Setuju Polri Punya Wewenang Penyadapan ala KPK, Ini Alasannya)