Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denty Ingin Politisi Hanura yang Dituduhnya Palsukan Gelar Dipecat

Kompas.com - 28/05/2015, 17:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan staf anggota DPR asal Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra, Denty Noviany Sari, menginginkan Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil tindakan tegas terhadap eks atasannya. Denty melaporkan Frans ke MKD karena telah memecatnya sewenang-wenang dan menggunakan gelar doktor palsu. (Baca: Denty Tak Takut Dilaporkan Anggota F-Hanura ke Polisi)

"Saya ingin Pak Frans merasakan apa yang saya rasakan, diberhentikan," kata Denty, seusai mengikuti sidang tertutup MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Menurut Denty, dia telah menyampaikan seluruh keterangan dan membeberkan bukti kepada MKD terkait tuduhannya. Salah satunya adalah bukti tulisan tangan Frans yang memintanya untuk membuat kartu nama bergelar doktor. Padahal, hingga saat ini, Frans belum lulus dari studi doktoralnya di Universitas Satyagama. (Baca: Dituduh Pakai Gelar Palsu, Anggota F-Hanura Ancam Lapor Balik ke Polisi)

"Gelar doktor itu jelas palsu," ujarnya.

Denty menambahkan, dia sebenarnya sudah mencoba melakukan langkah persuasif saat dipecat sewenang-wenang oleh Frans. Dia mengontak Frans mau pun orang-orang terdekatnya, namun tak membuahkan hasil.

"Sudah banyak yang saya rasakan, makanya saya sakit hati ya," ujarnya.

Sebaliknya, Frans mengatakan, pembuatan kartu nama itu adalah inisiatif Denty. Ia mengaku tidak pernah menggunakan kartu nama itu untuk kepentingan ketatanegaraan atau pun formal institusi. Dia juga mengaku memiliki alasan memecat Denty, yakni pemalsuan tanda tangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com