Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Padat, Jokowi Batal Temui BEM Seluruh Indonesia

Kompas.com - 25/05/2015, 13:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membatalkan pertemuan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM-SI) pada Senin (25/5/2015). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pembatalan dilakukan karena pertemuan Jokowi dengan perwakilan BEM pekan lalu dianggap sudah cukup menjelaskan alasan pemerintah atas sejumlah kebijakan.

"Pertemuan dengan mahasiswa tidak mungkin dijadwalkan karena dengan BEM minggu lalu Presiden sudah ketemu, tetapi mereka hadir di istana (berunjuk rasa) tanggal 21," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin.

Rencana pertemuan Jokowi dengan perwakilan BEM SI sedianya dilakukan pada hari ini pukul 08.00. Namun, pihak istana membatalkan pertemuan itu sehingga mengundang perbincangan di media sosial dan muncul tagar #JokowiBohong.

Menurut Pratikno, acara Presiden hari ini sangat padat sehingga tidak memungkinkan untuk ditambah dengan acara lain. Dia memastikan bahwa pesan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada Presiden terutama soal bahan bakar minyak (BBM) sudah disampaikan melalui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Presiden sudah menggarisbawahi bahwa semangat kebijakan BBM adalah untuk mengalihkan ke hal-hal produktif, dan justru masyarakat bawah yang lebih merasakan manfaatnya. Pengalihan subsidi BBM adalah komitmen untuk pro rakyat miskin, subsidi kesehatan, pertanian, nelayan," ucap Pratikno.

Pada Kamis (21/5/2015), BEM-SI melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dalam rangka peringatan reformasi. Mereka menuntut agar pemerintah tak lepas tangan atas harga BBM yang kini dilepas ke mekanisme pasar.

Pada Selasa (19/2015) malam atau dua hari sebelum unjuk rasa, perwakilan BEM dari sejumlah universitas diundang oleh Presiden ke istana. Presiden sempat menanyakan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan BEM-SI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com