Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Wakapolri Bisa Mengendalikan Seluruhnya, tapi...

Kompas.com - 24/04/2015, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa jabatan Wakapolri memiliki kewenangan yang cukup luas. Wakapolri, sebut pria yang populer disapa Buwas itu, bisa mengendalikan unsur-unsur yang ada di institusi Polri.

"Wakapolri bisa mengendalikan seluruhnya di Polri, tapi tetap keputusannya ada di tangan Pak Kapolri," ujar Buwas di kompleks Mabes Polri, Jumat (24/4/2015).

Buwas sekaligus membantah isu soal matahari kembar di institusi Polri yang mencuat sejak dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Menurut Buwas, tugas Kapolri dan Wakapolri tegas tertulis di undang-undang. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dua pemimpin dalam Polri.

"Gini saja gampangnya, Kapolri bintangnya berapa? Empat kan? Nah, Wakapolri berapa? Tiga kan? Ya sudah jelas. Dalam organisasi Polri itu jelas dan tegas. Tidak mungkin ada yang melanggar itu," lanjut Buwas.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti resmi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri, Kamis pukul 14.00 WIB. Pelantikan itu berlangsung tertutup. Acara pelantikan Budi Gunawan dilangsungkan di Lantai II Gedung Utama Mabes Polri.

Dilantiknya Budi ditentang Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari para pegiat antikorupsi. Koordinator koalisi Emerson Yuntho menyebut keberadaan Budi sebagai Wakapolri seolah seperti ada dua matahari di tubuh Polri.

"Jika Budi Gunawan dilantik menjadi Wakapolri akan memunculkan matahari kembar atau dua kepemimpinan dalam satu institusi Polri. Masing-masing pemimpin memiliki anak buahnya sendiri-sendiri," kata Emerson di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com