Fadli Zon Minta Jokowi "Reshuffle" Kabinet agar Tak Buang-buang Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Menurut dia, kinerja pemerintah selama enam bulan awal ini masih jauh dari optimal.

"Kalau begini saja buang-buang waktu, sementara negara lain maju dengan cepat. Kita hanya menjadi pasar bagi negara-negara lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Fadli enggan memberikan rekomendasi secara spesifik siapa saja menteri yang harus dicopot oleh Jokowi. Namun, dia mengungkapkan, masalah utama dalam pemerintahan Jokowi ada pada bidang ekonomi dan hukum.

"Kehidupan semakin sulit di bidang ekonomi, tidak bisa dipungkiri, harga BBM naik, harga kebutuhan pokok meningkat, mempersulit masyarakat," kata Fadli. (baca: Pramono Anung Akui Ada Kendala dalam Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK)

"Di bidang hukum juga seperti itu, di bawah Kemenkumham terlalu banyak ikut campur, sehingga tidak ada stabilitas politik, tidak ada terobosan jitu, business as usual, hanya pencitraan," tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli menyarankan, Jokowi segera melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai kinerja para menteri. Selain itu, hasil survei dari lembaga-lembaga kredibel juga bisa dijadikan pertimbangan.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet.

Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa Pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).