Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: "Reshuffle" Kabinet Bisa Jadi Jalan Keluar

Kompas.com - 20/04/2015, 18:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Penggantian beberapa menteri di pos tertentu dinilai tepat jika bisa meningkatkan kinerja pemerintah yang selama enam bulan awal ini dinilainya kurang maksimal.

"Saya kira, itu (reshuffle) kata yang perlu dipikirkan oleh Presiden karena barangkali saja, reshuffle jadi jalan keluar," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari survei tersebut, hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Ada pun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet.

Muzani menilai, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, disebabkan karena sejumlah kebijakan yang tidak tepat. Dia mencontohkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Meski harga BBM sudah diturunkan, namun harga kebutuhan pokok tetap tinggi dan tak bisa dijangkau masyarakat.

"Beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden, sudah diputus balik lagi, itu salah satu sebabnya karena masukan yang disampaikan pembantu-pembantu Presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," ujarnya.

Namun, Sekjen Partai Gerindra ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai siapa saja yang harus dicopot oleh Jokowi. Menurut dia, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Apakah ada kemungkinan Gerindra masuk dalam kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle?

"Kalau kami ditawarkan, kami tetap oposisi," ujar Muzani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com