Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sindir Pemerintahan Sebelumnya Takut Kehilangan Popularitas

Kompas.com - 18/04/2015, 05:45 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyindir pemerintahan sebelumnya yang dianggap takut kehilangan popularitas, dengan tidak segera mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sekitar 2.000 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang merayakan Hari Lahir Ke-55 dan Muktamar Pergerakan, di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2015) malam.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan tekadnya yang, meski sulit, tetapi terus dilaksanakan, yakni pengalihan subsidi BBM. Ia mengatakan, pemerintahannya mengalihkan subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun yang konsumtif ke subsidi yang produktif.

Jokowi mencontohkan, pembangunan jalur kereta api dari Aceh sampai Papua hanya perlu Rp 360 triliun. Akan tetapi, Indonesia sampai saat ini tidak bisa membangunnya karena dana justru banyak dihabiskan untuk subsidi BBM.

"Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukannya, ini karena masalah popularitas," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah banyak diingatkan, jika ia menerapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif, maka popularitasnya akan jatuh. "Akan tetapi, saya sampaikan bahwa itu risiko sebuah keputusan," katanya.

Terlebih lagi, ia menyadari bahwa Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat tekanan ekonomi global. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa hal itu tetap perlu dilakukan untuk membuat subsidi yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran.

"Rp 300 triliun, setiap tahun, subsidi BBM, yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Subsidi ini apa tidak terbalik? Inilah proses untuk tepat sasaran," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com