Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Partai Demokrat Bukan Partai Dinasti

Kompas.com - 26/03/2015, 17:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika, menginginkan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 berlangsung secara demokratis. Pasek berharap pemilihan tidak dilakukan dengan cara aklamasi.

Para pendukung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diketahui berniat menjadikan SBY kembali menjadi ketua umum secara aklamasi. (Baca juga: Ruhut: SBY Akan Dipilih secara Aklamasi dalam Kongres Demokrat)

"Namanya Partai Demokrat, ya berikan contoh demokrasi yang sehat. Dan bahwa ini Partai Demokrat, bukan partai dinasti," ujar Pasek di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Pasek mengatakan, pembentukan panitia kongres pun harus melibatkan seluruh unsur di partai berlambang bintang mercy itu. Jangan sampai, kata dia, panitia tersebut juga merangkap sebagai tim sukses salah satu calon.

Selain itu, Pasek menginginkan agar pemunculan calon berdasarkan 20 hingga 35 persen pemilih, bukan berdasarkan surat bermaterai tanda dukungan secara aklamasi. Menurut dia, akan sulit melawan SBY jika sistem aklamasi diterapkan dalam pemilihan Ketua Umum periode berikutnya.

"Kalau surat bermaterai ini lebih baik kongresnya di Cikeas saja, sudah selesai itu. Karena lebih dari 90 persen sudah tanda tangan semua, jadi di Cikeas saja serahkan itu, selesai," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bali itu.

Pasek mengakui bahwa tidak mudah bersaing dengan SBY karena dukungan terhadap SBY yang sangat kuat dan mengakar. Namun, jika aklamasi tetap dilakukan, menurut dia, publik akan mempertanyakan sistem demokrasi di Partai Demokrat.

"Tapi kalau tetap mempertahankan satu calon, aklamasi, ada mobilisasi bermaterai, ya, saya kira publik akan tertawa. Kok kampanye Demokrat seperti itu," kata Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com