Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tuding KPK Sebabkan Prabowo Kalah pada Pilpres 2014

Kompas.com - 25/03/2015, 20:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyebabkan calon presiden yang diusung KMP, Prabowo Subianto, kalah pada Pilpres 2014. Sebab, saat kampanye berlangsung, KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji.

"Bayangkan, kami lagi kampanye ikut Prabowo, tiba-tiba Suryadharma Ali yang di samping kami ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana suara Prabowo tidak tergerus?" kata Fahri saat diskusi bertajuk "Kenapa KPK Terancam?" di Institut Peradaban, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, sejak berstatus sebagai tersangka, hingga kini mantan Menteri Agama itu tak kunjung diperiksa. Kecurigaan Fahri kepada KPK pun semakin meningkat, setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa proses penyelenggaraan haji di Kemenag pada saat itu menjadi yang terbaik.

"Bahkan, keluar keputusan BPK inilah masa terbaik pengelolaan haji kita karena ada Pak Anggito yang melakukan reformasi pengelolaan dana haji. Akan tetapi, itu enggak dihargai sama KPK," ujarnya.

Fahri menduga, KPK sengaja memanfaatkan momentum tertentu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, berita mengenai penetapan tersangka itu dapat ter-blow up oleh awak media.

KPK sejak awal sudah membantah bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dipengaruhi nuansa politik. Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, KPK telah lama melakukan kajian atas penyelenggaraan haji. KPK juga telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II itu sebagai tersangka. (Baca: KPK: Penetapan Tersangka Suryadharma Ali Tidak Terkait Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com