Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Akan Ajak Golkar Kubu Aburizal Bergabung Melalui Penilaian

Kompas.com - 10/03/2015, 16:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Jakarta menjamin tidak akan melakukan sapu bersih terhadap kubu Aburizal Bakrie yang dihasilkan Munas IX Bali. Susunan kepengurusan dipastikan akan mengakomodasi pengurus hasil Munas Bali meski Menkumham hanya mengakui pengurus hasil Munas Jakarta.

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, menjelaskan, ia akan berkomunikasi dengan pimpinan Golkar hasil Munas Bali untuk merumuskan susunan kepengurusan secara bersama. Bagi Agung, prioritas setelah keluarnya putusan Menkumham adalah mengembalikan soliditas Golkar dengan mengajak kubu Aburizal masuk dalam kepengurusan berdasarkan penilaian pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

"Ada berbagai cara, menyampaikan surat, mendekati satu per satu nama yang kami nilai PDLT-nya tinggi, tidak punya masalah hukum, dan bukan pihak keonaran," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Menurut Agung, penyusunan kepengurusan dengan melibatkan kubu Aburizal dapat mengembalikan suasana nyaman di internal Golkar. Ia mengaku tak akan segan menemui langsung Aburizal Bakrie untuk mencari jalan terbaik dalam penyusunan pengurus.

"Kami tidak ingin membangun permusuhan, kami buka selebar-lebarnya. Jumlah pengurus bisa bertambah atau berkurang, kami harap Pak Akbar Tandjung mau bergabung," ungkap Agung.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa penyusunan pengurus Partai Golkar tidak akan menyapu bersih semua kader yang selama ini menjadi pengurus di kubu Aburizal Bakrie. Ia meminta kubu Aburizal mengakui putusan Menkumham, dan penyusunan kepengurusan akan dilakukan bersama dengan berlandaskan pada kompetensi.

"Evaluasi dan pergantian jangan dianggap luar biasa, ini konsekuensi logis dari putusan Menkumham. Tidak ada sapu bersih dan cuci piring, sebagian DPP versi Aburizal ada beberapa yang kami pertahankan," pungkas Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com