Jokowi Siapkan Inpres Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kini tengah mempersiapkan produk hukum baru berupa instruksi presiden terkait pemberantasan korupsi. Inpres ini diharapkan sebagai acuan lembaga penegak hukum bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Sinergi antara unit penegakan hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung. Minggu ini diharapkan selesai inpres 2015 tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Andi menjelaskan draf inpres itu sudah masuk ke Setkab dan tengah difinalisasi. Hanya butuh waktu 4-6 hari untuk proses akhir itu sebelum ditandatangani presiden.

Menurut Andi, inpres ini disusun berdasarkan usulan semua kementerian. Presiden ingin menitikberatkan upaya pemberantasan korupsi dari segi pencegahan.

"Benar-benar sistem building yang memungkinkan instansi penegak hukum itu bisa secara cepat mengindetifikasi kemungkinan pelanggaran adminsitrasi, atau kemungkinan intensi sengaja untuk menggunakan keuangan negara seara tidak sah, nah itu yang kemudian bergerak melakukan pencegahan," kata Andi.

Dengan dasar itu pula, Presiden juga menempatkan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) sebagai bagian yang terintegrasi dengan Kantor Staf Kepresidenan. "Jadi pencegahan diharapkan kemudian menjadi 70-75 persen dari porsi program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Andi.

Jangan bermanuver

Terkait konflik KPK-Polri, Andi menyatakan bahwa Presiden sudah berkali-kali mengingatkan agar setiap lembaga hukum yang ada tidak melakukan manuver yang bisa mengganggu hubungan antarlembaga.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa penguatan lembaga kepolisian akan ditandai dengan pemilihan Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kepala Polri yang akan segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai KPK, Presiden sudah mengeluarkan keputusan presiden untuk mengangkat pimpinan sementara KPK.

"Nanti akan dilanjutkan dengan Pansel sampai terbentuknya KPK baru dengan adanya komisioner baru," ucap Andi.