Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti: Pernyataan Abbott, Kebiasaan yang Selalu Dikritik Masyarakat

Kompas.com - 01/03/2015, 17:14 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dave McRae, seorang peneliti senior dari University of Melbourne, mengatakan bahwa pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengaitkan permohonan pembatalan eksekusi mati dengan bantuan pada tsunami tahun 2004, adalah kebiasaan Abbott yang selalu dikritik oleh publik Australia.

"Kami menyebutnya "Captain's Call". Perdana Menteri diibaratkan kapten, dimana dia selalu membuat kebijakan tanpa persetujuan anggota partai, dan masyarakat. Umumnya keputusan itu dikritik oleh media dan masyarakat," ujar Dave dalam sebuah konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015).

Dave mengatakan, hal serupa pernah terjadi pada saat Abbott secara sepihak memberikan gelar kehormatan kebangsaan kepada Pangeran Kerajaan Inggris. Menurut Dave, masyarakat Australia kecewa terhadap keputusan tersebut.

Hal itu, kata Dave, juga sempat memicu wacana pergantian Perdana Menteri. Dave menilai, pernyataan Abbott sangat memiliki kepentingan politik. Menurut dia, Abbott sedang berusaha untuk mencari perhatian masyarakat Australia. Meski demikian, sebut Dave, adalah hal yang sulit bagi Abbott untuk memanfaatkan kondisi saat ini.

Menurut Dave, dua partai di Australia, yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal telah memberi keputusan yang sama terkait penolakan eksekusi mati. Maka menurut Dave, apa yang dilakukan Abbott akan sia-sia.

"Saya merasa tidak nyaman dengan pernyataan Abbott, dan itu tidak mewakili sikap saya. Itu dikritik secara terbuka oleh jajaran pemerintahan, media, masyarakat. Mereka kecewa dengan pernyataan Abbott. Itu tidak mewakili siapa pun," kata Dave.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com