Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/02/2015, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengakui dirinya melarang penyidik KPK, Novel Baswedan untuk memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Ruki, hal itu menjadi tanggung jawab dirinya sebagai atasan Novel.

"Novel Baswedan kan anak buah saya di KPK. Masa saya nggak boleh melindungi anak buah saya. Ya kan?" kata Ruki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Menurut Ruki, proses hukum terhadap Novel lebih baik diputuskan langsung di pengadilan. Sebelum kasus itu sampai ke pengadilan, mantan perwira tinggi Polri itu merasa berhak melarang anak buahnya untuk menjalani pemeriksaan. (baca: Ada Kegiatan Lain, Novel Baswedan Tak Penuhi Panggilan Bareskrim)

"Saya kan punya kewajiban, kalau saya membiarkan anak buah saya, apa gunanya saya jadi Plt (pelaksana tugas). Salah satu tugas pimpinan adalah melindungi, memprotes dan mem-protect bawahan saya," tukas Ruki yang pernah menjadi Ketua KPK periode pertama itu.

Kepolisian kembali membuka kasus Novel di tengah kisruh dengan KPK. Pihak Kepolisian beralasan mengusut kasus itu lantaran kasusnya hampir kadaluarsa. Kasus penganiayaan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet terjadi pada 2004 silam. (baca: Polri: Tahun Depan Kasus Novel Kedaluwarsa, Makanya Diproses)

Ketika itu, Novel baru empat hari menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Suatu hari, anggotanya menganiaya tersangka pencuri sarang burung walet. Saat itu Novel tidak ada di tempat kejadian perkara.

Namun, belakangan, dia disalahkan lantaran dianggap bertanggungjawab atas perilaku anak buahnya. (baca: Pakar Pidana: Kasihan, Novel Baswedan Jadi Korban Permainan...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com