Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Kriminalisasi KPK, Kabareskrim Klaim Jalani Peran Pelindung dan Pengayom

Kompas.com - 22/02/2015, 13:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso membantah pernyataan yang menyebutkan Polri sedang mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi mengklaim bahwa saat ini Bareskrim Polri sedang melakukan koordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi.

"Ini bukti saya tidak punya keinginan untuk mengkriminalisasi KPK. Saya akan bertanggung jawab ke masyarakat," ujar Budi Waseso saat berbicara dalam pertemuan akademisi dengan Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Budi mengatakan, meskipun baru sekitar sebulan menjadi Kepala Bareskrim, ia sudah menerima laporan pengaduan yang jumlahnya cukup banyak. Budi mengakui bahwa laporan bagi pimpinan KPK menjadi perhatian besar karena banyak mendapat pemberitaan.

Padahal, menurut dia, dalam waktu dekat, Bareskrim akan membuka hasil penyelidikan lainnya terkait tindak pidana korupsi. Namun, Budi enggan memberi tahu pelibatan pejabat negara yang terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tersebut. (Baca: Kabareskrim Incar Pejabat BUMN yang Diduga Korupsi Ratusan Miliar)

Sementara itu, terkait dua pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Budi mengatakan bahwa Polri hanya bersikap sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Menurut dia, Polri memiliki kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti segala laporan dari masyarakat.

"Masalah BW dan AS adalah bagian kecil dari perkara yang saya tangani. Kami akan buka hasil penyidikan kami soal korupsi yang lebih besar. Nanti akan kami sampaikan kepada media," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com