Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Bantah Ada Skenario Pembatalan Budi Gunawan Jelang Reses DPR

Kompas.com - 20/02/2015, 18:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate membantah ada skenario khusus yang sengaja dilakukan Presiden Joko Widodo dalam penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri pada saat masa reses Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, baru ditunjuknya Badrodin lantaran proses hukum atas calon kapolri sebelumnya, Komjen Budi Gunawan, baru saja selesai.

"Kebetulan waktu dari pengadilan berbarengan dengan masa reses dengan DPR. Presiden sebenarnya bisa saja menunggu masa reses DPR selesai, tapi Presiden tidak ingin membiarkan ketidakpastian di masyarakat," kata Jhonny saat diskusi bertajuk "Presiden Ajukan Calon Kapolri Baru dan Terbitkan Perppu KPK di Masa Reses DPR, Ada Apa?" di Kompleks Parlemen, Jumat (20/2/2015).

Jhonny menjelaskan, dari sisi mekanisme hukum tata negara, proses pencalonan Budi Gunawan sebenarnya sudah selesai. Komisi Kepolisian Nasional sebelumnya telah mengajukan sejumlah nama calon kapolri kepada Jokowi untuk dipilih. Setelah Presiden menunjuk, nama calon kapolri diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.

Kedua hal itu telah dilewati oleh Budi. Namun, dari sisi hukum non-tata negara, kata dia, sebelum Budi menjalani fit and proper test, ia justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga pada akhirnya, Budi mengajukan permohonan praperadilan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonannya.

"Tapi ada asas ketiga, yakni manfaat dan kegunaan, baik dan tidak baik bagi negara yang menjadi pertimbangan Presiden. Kalau (Budi) dilanjutkan, ada dampak tidak baik bagi negara karena ada kelompok yang tidak setuju," katanya.

Presiden batal melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena menilai pencalonan Budi telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden pun mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru ke DPR. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com