Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

20 Juta Transmigran Diklaim Pemerintah Sudah Hidup Mandiri

Kompas.com - 19/02/2015, 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan,  program transmigrasi telah banyak mengalami kemajuan yang dicapai bangsa. Lebih dari 20 juta warga transmigran dan anggota keluarganya,  kini hidup berkemandirian pada kawasan-kawasan transmigrasi yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

“Saat negeri ini mengalami kerentanan penyediaan pangan, justru transmigrasi mengembangkan sumber daya lahan bagi usaha-usaha produktif hingga mencapai lebih dari 4 juta Ha. Bahkan menjadi sentra-sentra produksi pangan dan perkebunan yang menjadikan posisi Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia,” ujar Marwan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2015).

Peran Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (Patri), menurut Marwan, memberikan manfaat dan memberdayakan masyarakat transmigrasi. "Saya sangat berharap peran aktif lebih ditingkatkan untuk mendukung percepatan terwujudnya kemandirian permukiman dan kawasan transmigrasi,” kata dia

Patri merupakan organisasi wadah anak transmigran.  Selain itu, juga mewadahi anak keturunan kolonisasi (tahun 1905), eks repatrian Suriname, dan romusha di Indonesia. Anak-anak transmigran saat ini banyak yang berhasil meraih gelar Guru Besar atau Profesor sekitar 15 orang, Gelar Doktor sekitar 60 orang, dan yang berhasil meraih pendidikan S2 sejumlah  lebih dari  ratusan orang serta S1 ribuan orang.

Kesuksesan masyarakat yang pernah hidup dari kawasan transmigrasi, menurut Marwan, menjadi pemicu bagi dirinya untuk menata agar dari transmigran hadir generasi yang memimpin bangsa. “Tantangan yang dihadapi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik memang lebih berat. Namun semuanya harus dengan semangat dan optimis  dengan masa depan,” ujarnya.

Untuk berhasil, Marwan mengatakan harus menjaga dan memperkuat kemandirian.  Karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan dan kemampuan kita untuk terus maju sebagai bangsa. Kemudian memiliki daya saing yang makin tinggi.

Dalam era globalisasi, kata Marwan, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang serta berani menghadapi perubahan. “Dan kita harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia. Itulah sebabnya kita perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa yang mulia,” ujarnya.

Dalam kebijakan untuk kemandirian transmigrasi, Marwan mengatakan akan dilaksanakan pola transmigrasi berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sekitarnya. “Sehingga  membentuk kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah,” ujarnya.

“Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com