Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy: JK Telah Klarifikasi Rekening Badrodin ke Mantan Ketua PPATK

Kompas.com - 19/02/2015, 15:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, mengklaim bahwa Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon kepala Polri bebas dari dugaan rekening tidak wajar. Ia memastikan hal tersebut berdasarkan informasi yang diketahui dari mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

Romahurmuziy bercerita, beberapa waktu sebelum Badrodin diumumkan sebagai calon kepala Polri, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memanggil mantan Kepala PPATK Yunus Husein untuk mengklarifikasi rekening Badrodin.

"Pada saat pemanggilan itu, Pak Yunus mengklarifikasi bahwa tentang rekening 'gendut' itu tidak pernah ada," ujar Romy, panggilan Romahurmuziy, saat ditemui dalam penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2015).

Menurut informasi yang ia terima, Romy menjelaskan, PPATK belum pernah menerbitkan atau menganalisis satu laporan hasil pemeriksaan yang mensinyalir adanya rekening gendut terhadap Badrodin. Ia menegaskan hal itu,= karena informasi tersebut diketahui sejak PPATK baru dibentuk dan dipimpin oleh Yunus Husein.

Badrodin Haiti resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon kepala Polri menggantikan calon sebelumnya, Komjen Budi Gunawan, yang tidak jadi dilantik oleh Presiden. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Sesuai aturan, sebelum melantik Badrodin, Presiden akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR.

Meski telah diajukan, nama Badrodin pun tidak lepas dari opini publik soal keterkaitannya dengan kepemilikan rekening gendut. Meski belum terbukti, Badrodin sempat disandingkan dengan sejumlah nama perwira tinggi kepolisian yang juga diduga memiliki rekening tidak wajar. Salah satunya mantan Kabareskrim Susno Duadji. (Baca juga: Badrodin Haiti, Peraih Rekor Muri yang Tercoreng Kasus Kekerasan ke Ahmadiyah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com