Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Syafii Maarif Tidak Jelas, Politisi PDI-P Junimart Girsang Minta Maaf

Kompas.com - 17/02/2015, 20:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta maaf kepada Ketua Tim Independen Syafii Maarif atas pernyataan yang pernah dilontarkannya. Junimart menyebut Syafii sebagai "orang tidak jelas".

Pernyataan permintaan maaf itu disampaikan Junimart di kantor Syafii Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, melalui Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Basarah, Selasa (17/2/2015) sore. 

"Kami mengajak Junimart Girsang anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan yang beberapa waktu lalu oleh media terhadap pernyataannya bersifat konfrontatif terhadap Buya Syafii Maarif," kata Basarah, mewakili Junimart.

Junimart dan Syafii yang turut hadir dalam jumpa pers itu tak mengatakan sepatah kata pun.

Basarah mengatakan, sebagai politisi, Junimart tidak sepatutnya melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, terutama perasaan Syafii, yang biasa disapa Buya. Menurut dia, Buya merupakan sosok negarawan besar yang sudah layak dihormati oleh seluruh masyarakat.

"Junimart Girsang sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Buya Syafii Maarif," katanya.

Lebih jauh, Basarah mengatakan, dalam polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Buya dan PDI Perjuangan memiliki pandangan yang berbeda. Namun, ia yakin, baik PDI Perjuangan maupun Buya memiliki niat yang baik untuk membangun negara.

"Kami yakin pandangan dan sikap politik Buya dalam pengelolaan negara ini dan pandangan PDI Perjuangan niatnya baik. Mungkin untuk sementara ini jalannya saja beda, namun kami yakin bahwa niat kami dan Buya demi kebaikan bangsa dan kemaslahatan bangsa," ujar Basarah.

Ia berharap, dengan permintaan maaf ini, hubungan Buya dan PDI Perjuangan kembali membaik. 

Sebelumnya diberitakan, Junimart menyampaikan pendapatnya terkait pernyataan Buya bahwa Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Junimart menyatakan, pernyataan Buya Syafii berdasarkan pembicaraan lewat telepon dengan Presiden tersebut tidak mempunyai dasar.

"Karena tak jelas siapa dia dan apa posisinya. Kalau bisa, kita harap jangan pula dia membuat suasana makin kisruh," kata Junimart seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (4/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com