Komisi IX Kecewa Jokowi Lebih Banyak Bicara Mobil daripada Rasialisme terhadap TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan kunjungannya ke Malaysia untuk menghadiri penandatanganan MoU antara perusahaan otomotif malaysia, Proton, dan perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari.

Seharusnya, kata dia, kunjungan Jokowi dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. (Baca: Ini Penjelasan Jokowi soal MoU dengan Proton)

"Saya menyesal tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur sikap Pemerintah malaysia pada pelecehan atau rasialis. Yang ada hanya bahas mobil," kata Dede Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Padahal, lanjut Dede, permasalahan TKI di Malaysia ini sudah sangat mendesak untuk dibahas. Setidaknya, kata dia, saat ini masih ada 450.000 TKI ilegal di Malaysia. Dokumen mereka, kata Dede, sudah mati dan tidak bisa diperpanjang.

Belum lagi, kata Dede, soal iklan robot pembersih yang melecehkan tenaga kerja Indonesia. Iklan tersebut dinilai mendiskreditkan Indonesia karena mencantumkan tulisan, "Fire Your Indonesian Maid Now" (Pecat Pembantu Indonesia Anda Sekarang).

"Tapi, tampaknya saya tak dengar ada berita Jokowi memberi pernyataan tegas terkait masalah TKI, yang lebih terdengar hanya mobil. Komisi IX jelas kecewa karena isu ini isu bangsa, harkat martabat bangsa kita," ucapnya.

Di Malaysia, Presiden Jokowi sempat membicarakan soal TKI dengan Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib Razak. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia setuju bahwa pengaturan TKI di Malaysia menggunakan satu pintu. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah TKI dengan Metode Satu Pintu)

"Masalah tenaga kerja utamanya berkaitan tenaga kerja Indonesia akan digunakan satu channel (pintu) saja agar bisa dilakukan bersama," ujar Jokowi.

Perlindungan terhadap TKI yang ada di Malaysia menjadi prioritas pembicaraannya dengan PM Malaysia, selain masalah investasi, kemaritiman, dan kehumasan antar-kedua negara.

Menyinggung masalah perbatasan dan kemaritiman, Presiden Jokowi mengatakan, kedua negara sepakat pula membentuk Technical Commitee dan Special Envoy. Ini dimaksudkan agar jika ada permasalahan antar-kedua negara mengenai hal tersebut dapat dengan mudah diselesaikan.

Sementara itu, dalam bidang perdagangan dan investasi, Pemerintah Indonesia, menurut Jokowi, terbuka untuk investor Malaysia. Bidang investasi yang disiapkan bagi investor Malaysia terutama untuk pembangunan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik.