Presiden Berhak Jadikan Praperadilan untuk Mempertimbangkan Status BG

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lohlo, menyatakan bahwa proses penetapan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tidak dapat dipraperadilankan. Namun, ia memahami jika Presiden Joko Widodo ingin menjadikan proses persidangan itu sebagai salah satu parameter sebelum memutuskan melantik atau tidak melantik Budi sebagai kepala Polri.

Ferdinand menjelaskan, Presiden Jokowi berhak menggunakan banyak parameter sebelum mengambil keputusan terkait pelantikan Budi. Selain aspek hukum, Presiden Jokowi juga perlu mempertimbangkan aspek politik dan sosial supaya keputusan yang diambil tidak mengganggu kondusifitas keamanan nasional.

"Praperadilan itu hanya salah satu parameter dan Presiden berhak menggunakan banyak parameter. Saya tidak bermaksud mendahului, tapi menurut saya, praperadilan Budi Gunawan akan ditolak," ucap Ferdinand saat dihubungi, Senin (9/2/2015).

Mantan jaksa itu mengatakan, karena penetapan status tersangka tidak dapat dipraperadilankan, ia berharap prosesnya tidak dipolitisasi sehingga menjadi rumit. Mekanisme mengenai praperadilan itu diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pasal tersebut hanya ada enam hal dalam sebuah proses hukum yang dapat diajukan praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, diatur pula mekanisme mengenai permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.

"Ada suatu prosedur di dalam UU yang menjadi standar. Tidak bisa ditafsirkan di luar UU itu," kata Ferdinand.

Ia menyebutkan bahwa proses sidang praperadilan berlangsung singkat. Majelis hakim yang menangani sidang praperadilan harus menjatuhkan putusan paling lambat tujuh hari setelah sidang dimulai.

Setelah sempat ditunda, sidang praperadilan Budi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015).