Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat

Kompas.com - 05/02/2015, 14:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menuduh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto tengah memisahkan Presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya. Keduanya disebut sebagai "Brutus" di lingkar Istana.

"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini orang-orang begini kan yang kita sebut 'Brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Hal itu disampaikan Masinton ketika ditanya siapa "Brutus" yang ia maksud dalam pernyataan sebelumnya. (Baca: Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana)

Masinton menjelaskan, Andi sebagai Sekretaris Kabinet kerap mendistorsi informasi yang hendak disampaikan oleh PDI-P ke Presiden. Padahal, kata dia, pesan dan informasi yang disampaikan PDI-P itu turut mewakili aspirasi dan keinginan rakyat.

"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh Presiden agar pemerintah bisa jalan efektif, pesan-pesan Presiden juga sampai ke rakyat, dan harapan rakyat bisa sampai ke Presiden," ucap Masinton.

Sementara itu, Rini, lanjut Masinton, adalah orang yang hidup dari satu penguasa ke penguasa lain. Saat bekerja di dalam pemerintahan, ujar dia, Rini juga menjalankan kepentingan dari pihak luar.

"Kalau bahasa gamblangnya itu operator, operator yang jalankan kepentingan pihak luar dari dalam pemerintahan. Kalau bahasanya, ini komprador," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Dia menyarankan agar Jokowi tidak terlalu lama terjebak oleh dua orang "Brutus" yang ada di pemerintahannya ini. Dia menyarankan agar dua orang ini segera dipecat dari kabinet.

"Reshuffle kita usulkan untuk dua orang ini, walau itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Rini dan Andi sebelumnya sudah membantah ingin memisahkan Presiden dengan parpol pendukungnya. (Baca: Luhut, Andi, dan Rini Bantah Ingin Jauhkan Jokowi dari Partai Pendukung)

"Cari tahu saja sendiri, saya enggak ada urusan," kata Rini.

Adapun Andi mengatakan, elite-elite partai pendukung dapat memiliki akses khusus tanpa melalui birokrasi saat ingin menemui atau berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. (Baca: Andi Bantah Disebut "Brutus" yang Jauhkan Jokowi dari Parpol Pendukungnya)

"Silakan ditanya ke PDI-P yang dimaksud siapa, tapi setahu saya partai-partai itu memiliki akses ke Presiden tidak hanya lewat Mensesneg yang mengatur jadwal, tapi bisa juga akses-akses langsung yang diberikan oleh Presiden," ujar Andi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com