Hakim Tolak Permintaan Pihak Budi Gunawan untuk "Kebut" Sidang Praperadilan

Sarpin mengatakan, dalam KUHAP, waktu penyelesaian ialah selama tujuh hari sejak hakim memeriksa permohonan. Sidang pada hari ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum Budi Gunawan. 

"Coba Anda bayangkan hakim memutuskan hanya dalam waktu tujuh hari ditambah dengan pemeriksaan. Tidak mungkin," ujar Sarpin, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin siang.

"Kalau sidang diagendakan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, artinya hakim hanya diberi waktu putusan dua hari. Ya enggak bisa," lanjut dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Budi Gunawan Maqdir Ismail meminta hakim Sarpin untuk menggelar sidang lanjutan secepatnya, paling tidak tiga hari berturut-turut sepanjang Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, pekan ini.

"Sesuai KUHAP, persidangan harus dilakukan dengan cepat dan biaya murah. Sidang jangan ditunda terlalu lama," ujar Maqdir.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan dimulai pada hari ini. Sidang dengan nomor perkara 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan itu tidak dihadiri oleh Budi dan hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum. Budi menggugat KPK atas penetapan dirinya menjadi tersangka.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, perwakilan dari KPK tidak dapat hadir dalam sidang praperadilan hari ini karena KPK baru mengetahui bahwa materi praperadilan yang diajukan Budi bertambah pada Kamis (29/1/2015) malam.

"KPK hari ini tidak bisa hadir karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah dan bertambah," ujar Johan melalui pesan singkat, Senin.

Johan mengatakan, KPK membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang tersisa untuk mempersiapkan jawaban atas tambahan gugatan tersebut. Menurut dia, alasan tersebut wajar dalam proses praperadilan sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Namun, Johan memastikan bahwa KPK akan hadir dalam sidang praperadilan berikutnya dengan jawaban yang telah mereka persiapkan.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.