Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-53 Jokowi-JK: Antara Busan dan Karawang

Kompas.com - 30/01/2015, 16:30 WIB
Wisnubrata

Penulis


Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com — Presiden berkunjung ke Busan, Korea Selatan, pada hari ke-53 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sementara Wakil Presiden berkunjung ke Karawang, Jawa Barat. Dua-duanya memiliki tujuan strategis untuk memastikan roda ekonomi negara berjalan dengan baik.

Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan, sedangkan Jusuf Kalla menumpang helikopter menuju Karawang dari Cilangkap. Wapres meresmikan pabrik baru PT Astra Honda Motor di Kawasan Industri Indotaisei Sektor II, Karawang, Jawa Barat, Kamis (10/12/2014). (Baca: Resmikan Pabrik, Wapres Jusuf Kalla Menumpang Helikopter)

Dari karawang, Wakil Presiden Jusuf Kalla menandatangani nota kesepahaman antara dirinya selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).

Di Cilangkap, Kalla sempat menyinggung kebijakan Jokowi soal penanganan terhadap kasus narkoba. Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo hanya menjalankan kewenangannya untuk menolak atau menyetujui pengajuan grasi oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Ia menganggap wajar jika Presiden menolak semua permohonan tersebut.

Kalla mengatakan, yang memberikan hukuman mati terhadap para narapidana tersebut bukanlah Jokowi, melainkan pengadilan. Jokowi juga mendapat masukan pertimbangan dari Mahkamah Agung terkait permohonan grasi tersebut. (Baca: JK: Wajar Presiden Tidak Beri Pengampunan ke Orang yang Telah Rusak Bangsa)

Di Korea Selatan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Korea Selatan dalam menangani tragedi tenggelamnya kapal ikan Oryong 501 asal Korea Selatan di Laut Bering, Rusia. Dalam kapal Oryong itu memang terdapat 35 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.

"Saya mengapresiasi dan menghargai reaksi cepat tim Korea dalam penanganannya," kata Presiden Jokowi kepada Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye saat memberikan pengantar dalam pertemuan bilateral Indonesia-Korea Selatan di Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12/2014).

Jokowi menyampaikan keprihatinan dan simpatinya atas tragedi yang terjadi pada 1 Desember 2014 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar secepatnya dibentuk komisi bersama antara menteri luar negeri kedua negara untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan. (Baca: Jokowi Apresiasi Kesigapan Korsel dalam Tangani Tenggelamnya Kapal Oryong)

Sementara itu, di Karawang, Jusuf Kalla juga menyampaikan apresiasi saat meresmikan pabrik baru Astra Honda Motor dengan guyonan-guyonan yang menjadi ciri khasnya. Wapres menyebut Honda sebagai trademark atau merek yang melekat pada benak orang Indonesia.

"Di samping bahwa motor Honda menjadi kebutuhan komersial, jadi ojek dan kepentingan lainnya, untuk diketahui bahwa Honda sudah trademark di Indonesia. Kalau orang naik sepeda motor, oh itu (disebut) naik Honda," ucap Kalla disambut tawa hadirin. (Baca: Kelakar Jusuf Kalla tentang Merek Honda)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com