Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datang ke Istana, Imam Sebut Ada Kemungkinan Tim Independen Bertambah

Kompas.com - 27/01/2015, 14:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Imam B Prasodjo ikut dalam pertemuan tim independen di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1/2015). Imam mengaku hadir atas undangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kendati demikian, Imam belum bisa memastikan apakah dirinya diikutkan sebagai anggota tim independen atau tidak.

"Ini saya baru pertama kali datang, saya belum tahu apa yang terjadi, nanti kita lihat saja," kata Imam setibanya di Kantor Setneg.

Mantan Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ini juga menyampaikan bahwa anggota tim idependen kemungkinan bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja, lanjut Imam, anggota tim independen bertambah menjadi sembilan orang.

"Mungkin tim sembilan independen ini mungkin bertambah. Ini kan kemarin belum diresmikan, nanti lebih baik secara resmi. Ini kan belum formal, belum tentu semuanya jadi sembilan. Setahu saya ini jadi sembilan tetapi belum tentu semuanya menjadi sembilan," papar Imam.

Selain Imam, hadir sejumlah anggota tim independen di antaranya Komisaris Jenderal (purnawirawan) Oegroseno, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqqie, Hikmahanto Juwana, serta Syafii Maarif. Tim ini juga diisi dua mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.

"Tapi yang jelas saya hadir karena saya ingin menjadi bagian dari apa yang saya lakukan, tetapi agendanya kan belum jelas, takutnya saya malah enggak jadi, malah bahaya nanti," sambung Imam.

Tim independen dibentuk Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri pasca-penetapan tersangka calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Belum diketahui pasti agenda pertemuan nanti. Namun, kemungkinan membahas soal wewenang tim dan solusi jangka pendek dalam mengatasi konflik dua institusi itu.

Imam termasuk orang yang mendukung penyelamatan KPK. Saat Bambang Widjojanto ditangkap polisi pekan lalu, Imam bersama sejumlah aktivis menyuarakan penyelamatan KPK dan pembebasan Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com