Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Ada Gerakan di KPK Tadi Malam, Sepertinya Jokowi Tak Ditaati

Kompas.com - 24/01/2015, 15:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya ke Istana Negara, Sabtu (24/1/2015). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tidak tahu apa yang akan disampaikan Jokowi dalam pertemuan hari ini.

Namun, dia menebak dalam pertemuan ini, Jokowi ingin membahas perkembangan situasi di lapangan setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Berdasarkan keramaian yang terjadi di KPK tadi malam, Tedjo mengatakan, instruksi Jokowi tidak ditaati.

"Apalagi kan Bapak Presiden sudah mengatakan harus menjernihkan suasana ya kan, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehingga tadi malam masih ada gerakan-gerakan yang ada di KPK itu, sedangkan kan enggak boleh menggelar gerakan massa itu. Ketua KPK dan Wakapolri mengatakan akan taat perintah Kepala Negara, tetapi nyatanya enggak tadi malam, kok masih ada kejadian seperti itu?" ucap Tedjo.

Dalam memenuhi panggilan itu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tiba lebih dulu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11.40 WIB dengan menumpang mobil dinas Polri bernomor polisi 2-00. Badrodin langsung masuk menuju Istana Negara tanpa berkomentar kepada wartawan.

Tak lama kemudian, tampak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly disusul Tedjo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Tampak pula Jaksa Agung HM Prasetyo ikut dipanggil Presiden.

Meskipun pertemuan ini terkait perkembangan situasi setelah Bareskrim menetapkan Bambang sebagai tersangka, pimpinan KPK tak tampak hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tedjo mengaku tidak tahu apakah Ketua KPK Abraham Samad ikut diundang dalam pertemuan hari ini atau tidak.

"Makanya saya akan menghadap dulu beliau (Presiden), saya lagi di rumah sama anak-cucu, dipanggil, ya saya berangkat ke sini, kan begitu," kata dia.

Saat dihubungi, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku belum tahu apakah KPK diundang Presiden dalam pertemuan hari ini.

"Saya akan tanyakan dulu ke pimpinan," ujar Johan.

Pada Jumat (23/1/2015), Bareskrim Polri menangkap Bambang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat tahun 2010. 

Penangkapan tersebut mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama para penggiat antikorupsi. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan dukungan moral, dan mendesak Polri membebaskan Bambang. Dini hari, Polri pun membebaskan Bambang.

Terkait kasus ini, Jokowi meminta KPK dan Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Ia pun meminta proses hukum berjalan secara obyektif. Jokowi juga meminta agar tidak terjadi gesekan antara KPK dan Polri dalam menjalankan tugas masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Badrodin di Istana Bogor, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com