Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Dorong DPR Hidupkan Lagi Timwas Century

Kompas.com - 20/01/2015, 16:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun terus berupaya membongkar hal yang dianggapnya sebagai kejahatan dalam pemberian dana talangan (bailout) untuk Bank Century. Politisi Partai Golkar itu pun mendorong agar DPR menghidupkan lagi tim pengawas (Timwas) Bank Century.

Menurut dia, DPR tidak boleh lalai dalam mengawasi penyelesaian atas kasus bank yang kini berganti nama jadi Bank Mutiara itu.

"Saya meminta pada rapat komisi XI hari ini untuk meminta pada paripurna, agar dibuka, dilanjutkan kembali tim pengawas Century," katanya, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2015).

Misbakhun yang juga salah satu inisiator hak angket Bank Century ini menambahkan, penyelesaikan kasus bailout untuk bank hasil merger itu masih panjang. Sebab, ada aset-aset eks Century dengan jumlah triliunan rupiah yang tidak akan bisa terjawab tuntas dalam waktu singkat. Mulai dari perburuan tim pemburu aset maupun proses hukumnya di KPK.

"Karena itu saya meminta supaya rapat kali ini buat salah satu kesimpulan, meminta paripurna menghidupkan timwas Century. Agar DPR bisa mengawasi tim pemburu aset dan proses hukumnya di KPK," ujarnya.  

Misbakhun justru melihat ada upaya untuk terus menutup jejak atas dugaan kejahatan dalam pemberian dana talangan untuk bank milik Robert Tantular itu. Karenanya Misbakhun juga mengingatkan kepada LPS dan pemerintah saat ini bahwa seiring pergantian rezim pemerintahan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu menghilangkan jejak di kasus Bank Century.

"Sekarang dari kasus Bank Century ini ada gelagat menghilangkan jejak. Ada media yang diduga menerima aliran dana Century kini ditutup. Jadi saya kalau keras soal kasus Century hanya ingin menegaskan jangan sampai ini terulang di kemudian hari, jangan sampai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com