Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Wantimpres Diisi Parpol karena Jokowi Butuh Dukungan Politik

Kompas.com - 19/01/2015, 00:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo tampaknya tidak akan lepas dari pengaruh partai politik pendukungnya. Presiden Jokowi tetap mengakomodir semua partai politik pendukungnya untuk masuk ke dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden itu.

Ketua DPP PDI-P Sidarto Danusubrata yang akan dilantik sebagai anggota Wantimpres mengakuinya. Dia menyebutkan anggota wantimpres tak hanya berasal dari PDI-P, tetapi juga dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut dia, susunan Wantimpres yang berasal dari partai politik itu ditujukan untuk menyokong kebutuhan presiden akan dukungan politik. "Beliau perlu dukungan soliditas dari partai pengusung. Ya tiap keputusan beliau, selalu perlu dukungan politik baik di luar mau pun parlementer," kata Sidarto saat dihubungi Minggu (18/1/2015).

Dia menyebutkan, posisi Presiden Jokowi saat ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dia menyebutkan pada masa pemerintahan sebelumnya, presiden selalu berasal dari elite partai politik atau pun militer. Sementara Jokowi berasal dari orang biasa.

"Dia bukan jenderal atau elite politik, tapi dia bisa terpilih sebagai presiden. Ini fenomena sekali. Di Indonesia masa lalu kan, Pak SBY dan Bu Mega dari jenderal atau elite parpol, demikian juga dengan Gus Dur, Soeharto," ungkap mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Atas dasar hal ini, Sidarto berpendapat, Jokowi membutuhkan banyak dukungan politik di belakangnya. "Jadi keberadaan wantimpres ini menunjukkan pentingnya back up politik dari keputusan presiden nanti. Di depan, ada banyak hal yang dihadapi Jokowi dan butuh back up kuat bukan hanya dukungan tapi juga nasihat, pertimbangan, dan sebagainya," ucap Sidarto.

Presiden Jokowi sudah merampungkan susunan Wantimpres. Presiden akan melantik sembilan anggota Wantimpres itu pada Senin (19/1/2015). Sejumlah nama pun mencuat akan mengisi kursi itu. Beberapa di antaranya mewakili partai seperti Sidarta Danusubrata (PDI-P), Suharso Monoarfa (PPP), Jan Darmadi (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Subagyo HS (Hanura).

Sementara nama lainnya diketahui memiliki kedekatan dengan Jokowi atau pun Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, yakni AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN), Mooryati Soedibjo (pendiri Mustika Ratu), dan Hasyim Muzadi (Nadhlatul Ulama).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com