Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Buka Peluang Islah dengan PPP Kubu Djan Faridz

Kompas.com - 06/01/2015, 06:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy menyatakan, membuka peluang untuk islah dengan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

"Saya menyatakan diri tetap terbuka peluang atas upaya islah yang digagas oleh siapa pun, sampai kapan pun," kata Romahurmuziy, pada acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP dan Ta'aruf Pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, di Jakarta, Senin (5/1/2015) malam.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta Zainuddin Amali, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Willy Aditia.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PPP Aunur Rofiq juga memperkenalkan satu persatu pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya.

Romy, panggilan Romahurmuziy, mengatakan, DPP PPP hasil Muktamar Surabaya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan perhatian, pandangan, bahkan niatan, untuk mendorong dan berpartisipasi guna mewujudkan islah PPP.

Ia menegaskan, upaya islah tersebut tetap harus ada pedoman yakni sebagai partai politik tentunya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

"Prinsip-prinsip demokrasi adalah, yang dukungannya sedikit bergabung kepada yang dukungannya banyak; yang tidak sah bergabung kepada yang sah; dan tidak boleh mengurangi, hanya boleh menambah," katanya.

Romy yakin bahwa apa yang terjadi di PPP hanya dinamika untuk memperkaya partainya di masa mendatang.

"Pasti akan ada suatu saat di mana dinamika ini menyatu dan membuat PPP semakin besar. Jangan pernah berpikir tentang ketidakmampuan kita, berpikir saja tentang ke-Mahakuasaan Tuhan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com