Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Tak Ada Ideologi Merdeka di Papua

Kompas.com - 26/12/2014, 23:42 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, membantah ada kelompok yang berideologi merdeka, yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Gatot, gerakan sekelompok orang yang kerap mengganggu keamanan di Papua tak lebih dari protes terhadap pemerintah agar pembangunan di Papua lebih lancar.

Gatot mencontohkan tingkat kemahalan warga yang sakit di kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan Papua. Sebab, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai harus ke ibukota kabupaten atau provinsi dengan biaya mahal.

“Tidak ada ideologi merdeka di Papua, yang ada hanya perasaan dan kesejahteraan saja. Jadi kalau pembangunan di Papua lancar maka dengan sendirinya gerakan itu akan hilang. Ini saya sampaikan karena mendengar langsung teriakan dari masyarakat,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai meninjau pameran alutsista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).

Untuk penjagaan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dari Kabupaten Merauke hingga Kota Jayapura, Gatot menilai hingga kini sudah cukup memadai. Sebab menurut jenderal bintang empat tersebut, sejauh ini belum ada peristiwa membahayakan yang menonjol di wilayah tersebut.

Terkait program pemerintah Indonesia yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara, menurut Gatot akan segera direalisasikan dengan dukungan rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI kurang lebih 50 persen. Sementara itu, untuk pengembangan komando teritorial di Papua dan Papua Barat, menurut KSAD, rencananya Mabes TNI AD akan membentuk Kodam di Papua Barat.

Menurutnya, hingga kini TNI masih kesulitan mendapat lahan yang memadai di Manokwari, Papua Barat. Karena lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota.

“Jika TNI AD mendapat lahan, secepatnya dalam tahun 2015 maka Kodam akan dibentuk di Papua Barat. Lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berada di luar kota. Kami ingin dekat dengan pusat pemerintahan,” ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com