Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Minta Agung Laksono Tidak Paksa Golkar Keluar dari KMP

Kompas.com - 19/12/2014, 17:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah menyayangkan syarat yang diajukan Agung Laksono untuk mewujudkan islah di internal Partai Golkar. Fahri meminta Agung tidak terus memaksa Golkar keluar dari KMP.

Fahri menjelaskan, konflik yang terjadi di internal Golkar tidak dapat ditarik keluar dan dikaitkan dengan KMP. Pasalnya, Golkar telah menjadi elemen penting dalam KMP untuk meng semua kinerja pemerintahan yang berkuasa.

"KMP bukan keputusan Munas Golkar, KMP keputusan bersama. Urusan internal Golkar enggak bisa masuk lebih luas, enggak usah ke mana-mana," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Fahri menganggap Agung melakukan kesalahan jika ingin membawa Golkar keluar dari KMP dan membawanya masuk ke dalam barisan partai pendukung pemerintahan. Pasalnya, keberadaan Golkar di KMP sudah sangat tepat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Di luar pemerintahan juga bagus. Harusnya Pak Agung mulai move on juga. Di luar pemerintahan juga enak, lebih clear," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Agung Laksono, yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, mengatakan masih ada celah untuk islah dengan pengurus Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie.

Menurut Agung, hal yang utama dalam perundingan adalah persamaan visi-misi. Menurut Agung, islah di tubuh Golkar hanya dapat terwujud jika kubu Aburizal memenuhi semua syarat yang diajukan sesuai hasil Munas IX Jakarta. Di antaranya adalah menjadi partai pendukung pemerintah dan keluar dari KMP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com