Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Parpol Tak Main Jegal Kalaupun Tak Satu Suara di Parlemen

Kompas.com - 16/12/2014, 06:23 WIB
Suhartono

Penulis

TARAKAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui suara partai politik di parlemen tak mesti harus sama untuk mengawasi pemerintah. Namun, juga jangan berniat menjegal setiap program pemerintah.

"Yang dibutuhkan pemerintah adalah pengawasan, check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi. Itu yang benar. Bukan menjegal," harap Presiden, dalam arahan sebelum membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014) malam.

Acara ini dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Pejabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.

Jokowi lalu mengutip cerita dari Presiden China Xi Jin Ping saat dia berkunjung ke sana. Menurut Xi, tutur Jokowi, ada tiga syarat bagi sebuah pemerintahan untuk dinilai baik. "Pertama, partai politiknya harus bersatu. Kedua, punya visi dan rencana besar untuk sejahterahkan rakyatnya. Ketiga, bangun secepatnya infrastruktur dan jangan ditunda-tunda," paparnya.

Di Indonesia, lanjut Presiden, untuk syarat nomor dua dan tiga yang disebutkan Xi, yakni soal visi dan rencana besar serta percepatan pembangunan infrastruktur, masih bisa diupayakan. "Hanya yang pertama memang tidak mudah," tutur dia sembari tertawa.

"Menyatukan parpol memang tidak mudah di Indonesia. Namun, hemat saya, tidak mesti harus disatukan. Biar saja mengimbangi. Ada yang melaksanakan pembangunan, tetapi ada yang mengontrol. Sepanjang seperti itu tidak apa meski tak sesuai dengan pengalaman di Tiongkok, asal jangan menjegal saja," pintanya lagi.

Sejauh ini, kekuatan partai politik di parlemen memang terpolarisasi, antara partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com