Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Anggaran Tak Cair, Sejumlah Dinas Pendidikan di Daerah Paksakan Kurikulum 2013

Kompas.com - 13/12/2014, 16:15 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
 Sejumlah Suku Dinas Pendidikan di daerah dilaporkan menolak pembatalan kurikulum 2013. Mereka memaksakan pelaksanaan kurikulum dengan alasan khawatir dana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak cair.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengaku mendapat laporan soal pemaksaan pelaksanaan kurikulum 2013 di Provinsi Batam dan beberapa kabupaten di Jawa Timur. Kepala dinas meminta sekolah-sekolah untuk tetap melaksanakan kurikulum 2013. 

"Kami khawatir (penolakan itu semata-mata) atas nama anggaran, tapi tidak memikirkan nasib anak didik," tutur Retno di Jakarta, Sabtu (13/12/2014). 

"Ini menunjukkan terjadinya pembangkangan pada level daerah," kata Retno 

Terkait tekanan kepala dinas kepada kepala sekolah di sejumlah wilayah ini, Retno menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan data lebih dalam untuk kemudian melaporkannya kepada Kementerian.

Guru tak siap

Retno yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Timur ini mengakui lemahnya kurikulum 2013. Ia menilai para guru belum siap mengimplementasikan kurikulum tersebut. Para guru hanya diberikan pelatihan singkat mengenai implementasi kurikulum tersebut.

"Hanya lima hari, model seminar yang mengandalkan compact disk," ucap dia.

Selama ini, menurut Retno, guru di Indonesia sangat kurang mendapatkan pelatihan. Untuk di wilayah DKI Jakarta, ia mengaku baru mendapatkan lima kali pelatihan dalam lima tahun. Selain itu, menurut survei Federasi Serikat Guru, pada 2012, 62 persen guru sekolah dasar mengaku tidak pernah ikut pelatihan guru.

"Contoh paling ekstrem, di Pandeglang, guru umur 57 tahun baru sekali pelatihan. Pada level guru SD, ini dia paling bawah. Jumlahnya banyak dan tidak tersentuh pelatihan, tapi tiba-tiba pelatihan dilakukan dengan model ganti kurikulum 2013. Kalau mau buat pelatihan guru harusnya sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, bukan hanya setiap ganti kurikulum," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com