Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo dan Ahok Tak Hadiri Pembukaan Munas Golkar Tandingan

Kompas.com - 06/12/2014, 21:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tak menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar versi Presidium Penyelamat.

Sebelumnya, Tjahjo diklaim akan hadir oleh panitia untuk mewakili pemerintah pusat. Adapun Ahok diklaim akan hadir sebagai perwakilan pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pantauan Kompas.com hingga acara pembukaan ditutup pada pukul 21.15 WIB, Tjahjo atau pun Ahok tak terlihat di lokasi. Tak ada juga perwakilan yang dikirim untuk menggantikan keduanya. Padahal, kursi bertuliskan Tjahjo Kumolo dan Basuki Tjahja Purnama sudah disiapkan di barisan paling depan. Kursi itu berdekatan dengan tiga calon ketua umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Munas ini, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Akhirnya dua kursi itu diduduki oleh elite Golkar lainnya. Saat Ketua Penyelenggara Yorrys Raweyai berpidato, dia sempat mengatakan bahwa Tjahjo sedang dalam perjalanan. Tjahjo telat hadir karena sebelumnya harus mengunjungi sebuah pesta pernikahan. "Kabar gembira, kita tunggu saja," kata Yorrys.

Perkataan Yorrys tersebut sempat membuat sejumlah peserta dan media massa berhamburan ke luar ruangan untuk menunggu Tjahjo. Namun hingga Agung Lakson memukul gong tanda Munas resmi dibuka, Tjahjo tak juga hadir.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, tidak ada salahnya jika pemerintah memonitor Munas yang disenggarakan Agung Laksono cs itu. Adapun Ahok belum berkomentar terkait undangan dari Munas Golkar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com