Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dituduh Angkuh di Malaysia, Menteri Kabinet Kerja Dukung Ketegasan Jokowi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri-menteri Kabinet Kerja menyesali ada opini di media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh karena menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Para menteri beranggapan Jokowi sedang menjaga kedaulatan bangsa sehingga tak layak disebut angkuh.

"Itu kan menyangkut kedaulatan, harga diri, dan kehormatan negara untuk mengamankan wilayah, mempertahankan sumber daya alamnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Tjahjo menjelaskan, selama ini banyak kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dan mencuri ikan secara ilegal. Ia bahkan menuding banyak dari kapal-kapal itu berbendera Malaysia.

"Kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu (Jokowi angkuh), dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, mencuri ikan-ikan kita," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pendapat yang senada. Ia merasa Presiden Jokowi berhak mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan RI. Menurut Tedjo, Jokowi sudah seharusnya mengambil sikap tegas pada kapal asing yang melintasi perairan Indonesia secara ilegal dan mencuri ikan. Ia mendukung kebijakan tersebut karena memiliki dasar hukum yang kuat.

"Presiden Jokowi bukan angkuh, tapi tegas. Mereka juga mengobok-obok kekayaan laut kita, kita harus tegas. Ini negara kita, jangan diatur orang asing," ucap Tedjo.

Warga Malaysia yang bekerja di salah satu media Malaysia menuliskan opininya untuk menyikapi kebijakan Presiden Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin dan mencuri ikan. Tulisan tersebut murni opini penulis dan bukan sikap resmi media tempatnya bekerja.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi, tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tata susila tinggi," demikian laporan yang berjudul "MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI" yang diunggah Utusan Online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com