Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Pleno Golkar Putuskan Munas di Bali, Botol Beterbangan ke Meja Pimpinan

Kompas.com - 25/11/2014, 18:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno DPP Partai Golkar yang membahas Musyawarah Nasional IX Partai Golkar berjalan ricuh. "Hujan" interupsi terjadi seiring beterbangannya botol air kemasan ke arah meja pimpinan rapat dan sejumlah gelas yang dipecahkan.

Hujan interupsi terjadi setelah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga memutuskan bahwa Munas IX akan digelar di Bali mulai 30 November 2014. Keputusan itu diambil sesuai dengan hasil Rapimnas VII Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta.

"DPP Partai Golkar akan memutuskan untuk menjalankan keputusan Rapimnas VII di Yogyakarta dengan sebaik-baiknya," kata Theo.

Seusai mengatakan itu, Theo langsung menutup rapat dan meninggalkan lokasi. Saat itu juga, interupsi dilontarkan oleh sejumlah peserta rapat pleno. Ada yang maju sampai ke depan, ada juga yang melempar botol air kemasan dan memecahkan gelas.

"Ini bukan pleno, melainkan membaca pengumuman. Saya nyatakan mosi tidak percaya untuk DPP Partai Golkar," kata seorang politisi Golkar, Agun Gunandjar.

Di meja pimpinan rapat, hanya tersisa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang kemudian menampung semua aspirasi peserta rapat. Sementara itu, pimpinan Golkar lainnya, seperti Idrus Marham, Sharif Cicip Sutardjo, dan Fadel Muhammad, mengikuti Theo, meninggalkan ruang rapat untuk menuju gedung lain di Kompleks Kantor DPP Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com