Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum SOKSI

Kompas.com - 25/11/2014, 08:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Suhardiman memecat Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua Umum Soksi periode 2010-2015. Ade dipecat karena melarang sejumlah kader Soksi yang bertentangan dengan kepemimpinannya untuk mengikuti Rapimnas Golkar di Yogyakarta, pekan lalu.

"Dengan begitu, anggota presidium mengambil alih dan menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum Soksi hingga berakhir masa jabatan tahun 2015," kata Suhardiman, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2014).

Surat pemecatan dikeluarkan Suhardiman pada tanggal 19 November 2014. Ade diberhentikan secara tidak hormat dan permanen sebelum berakhir masa tugasnya pada tahun 2015 mendatang. Sebagai penggantinya, Suhardiman mengangkat Presidium Dewan Pimpinan Nasional Soksi yang terdiri atas Lawrence TP Siburian sebagai Ketua, Suriansyah, Max Tehusalawane dan Robinson Napitupulu sebagai anggota.

Keputusan lain yang dimuat dalam surat pemecatan Ade adalah menugaskan presidium untuk mempersiapkan, menghadapi dan ikut berpartisipasi dalam Munas Golkar, pekan depan.

Presidium juga ditugaskan membawa Partai Golkar berkoalisi dengan PDI-P untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Ade juga sempat terancam dipecat dari Ketua Umum Soksi pada masa Pilpres, 9 Juli lalu karena menentang Soksi dengan lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ada pun, Suhadirman ingin SOKSI. mendukung Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com