Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Acara Kenegaraan, Jokowi Hanya Semalam di Singapura

Kompas.com - 21/11/2014, 19:03 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta putra dan putrinya berangkat ke Singapura, Jumat (21/11/2014) sore, untuk menghadiri acara wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Presiden Jokowi merogoh koceknya sendiri untuk semua biaya transportasi hingga untuk semua kegiatannya selama di Singapura.

"Biaya sendiri, ini acara keluarga, bukan acara kenegaraan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Lawatan Jokowi pun, katanya, hanya satu malam di Singapura. Artinya, Jokowi hanya berada di Singapura pada Jumat (21/11/2014) malam, saat acara wisuda digelar.

"Hanya satu malam. Acaranya sendiri berlangsung pukul 19.00 sampai pukul 21.30, Sabtu pagi kembali ke Jakarta. Tadinya Presiden ingin kembali malam, tetapi tidak dimungkinkan karena enggak dapat jadwal penerbangan," katanya.

Andi pun menegaskan lawatan Jokowi tersebut di luar jam kerja. Artinya tidak berstatus cuti karena Jokowi berangkat pada Jumat (21/11/2014) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Kan di luar jam kerja, jadi di luar jam kerja. Setengah empatan mungkin berangkat, mungkin pukul 4 sore," katanya.

Jokowi dan keluarga akan bertolak ke Singapura memakai pesawat komersial Garuda Indonesia dan duduk di kelas ekonomi. Jokowi dan keluarga akan berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Andi juga menegaskan Jokowi berangkat bukan untuk urusan kepresidenan ke Singapura, melainkan untuk menghadiri wisuda putranya pada malam pukul 19.00 waktu Singapura.

Karena tidak sedang melaksanakan fungsi kepresidenan, katanya, Jokowi tidak akan menggunakan fasilitas yang diberikan negara dalam rangka tugas kepresidenan.

"Yang diberikan hanya hak protokoler dan pengamanan melekat sebagai seorang presiden. Tapi, hak-hak lain yang biasanya diberikan untuk tugas kepresidenan tidak karena ini memang urusan pribadi," katanya.

Dia menjelaskan, hak protokoler melekat kepada seorang presiden selama 24 jam untuk urusan apa pun. Untuk pengamanan melekat, imbuh dia, tentunya Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah menghitung dengan saksama, minimal yang harus digelar untuk mengamankan Presiden di Singapura.

"Paspampres tentunya juga bekerja sama dengan pengamanan di Singapura untuk memastikan acara Presiden di sana berlangsung dengan baik. Itu sudah diperhitungkan dengan matang," katanya.

Andi pun menjelaskan, jumlah Paspampres yang melekat kepada seorang Presiden adalah tujuh personel. "Tapi, Tim Advance terlebih dahulu sudah berangkat," tuturnya. (Sri Handriyatmo Malau)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com