Pengalihan Subsidi BBM untuk Lancarkan Program Nawacita

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan bahwa ruang fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini tidak cukup mampu menopang rencana pembangunan Nawacita seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk menutup kekurangan ruang fiskal tersebut.

"Ibaratnya, kita mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Untuk mewujudkan Nawacita saat ini memang tidak ada anggarannya," kata Aria di Kompleks Parlemen, Selasa (18/11/2014).

Aria memahami bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan berdampak besar bagi masyarakat kecil. Sejumlah harga komoditas akan merangkak naik seiring kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Aria meminta agar masyarakat bersabar karena pemerintah telah menyiapkan sebuah rencana pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pasti kenaikan harga ini akan meningkatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara atraktif," ujarnya.

Pemerintah menetapkan harga premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Subsidi itu akan dialihkan ke sektor produktif, antara lain membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (baca: Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500).

Program Nawacita terdiri dari sembilan program yang akan menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Program itu meliputi pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, membangun Indonesia dari pinggiran, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mewujudkan kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (baca: Pemerintahan Jokowi Punya Rp 180 Triliun untuk Realisasikan Program Nawacita)