LMND Sarankan Pemerintah Naikkan Pajak ketimbang Naikkan Harga BBM

Ketua Eksekutif LMND Kota Malang Melyusti Kabkorle di Malang, Senin, mengatakan, seharusnya pemerintah mencari kebijakan alternatif selain menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, jika harga BBM dinaikkan, hal itu akan berdampak sangat luas dan menyusahkan rakyat kecil.

"Jika harga BBM dinaikkan, secara otomatis, harga kebutuhan pokok akan naik, bahkan sekarang ini sejumlah komoditas pangan harganya mulai merangkak naik. Selain itu, banyak usaha kecil menengah (UKM) yang bangkrut dan akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan sehingga pengangguran di mana-mana," ujar Melyusti di sela-sela unjuk rasa di halaman DPRD Kota Malang.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang membodohi rakyat dengan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) berdasarkan asumsi harga minyak dunia sebesar 105 dollar AS per barrel, padahal harga minyak dunia sekarang ini turun menjadi 80 dollar AS. Namun, kenapa pemerintah justru berencana menaikkan harga BBM?

Selain itu, ujarnya, rencana pemerintah mengundang dan mendatangkan investor asing juga merupakan bukti bahwa Presiden Joko Widodo adalah antek neolib. Padahal, ketika kampanye, ia berjanji akan prorakyat, tetapi sekarang kebijakannya justru menyengsarakan rakyat.

Belasan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa tersebut juga mengusung poster menolak kenaikan harga BBM. Poster tersebut di antaranya berbunyi, "Cabut UU 22/2001 tentang Migas, Naikkan Pajak Kendaraan Pribadi, dan Kurangi Impor Kendaraan".

Di sela-sela unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM tersebut, belasan mahasiswa yang tergabung dalam LMND itu juga menyesalkan tindakan represif anggota kepolisian di Makassar yang memilih jalur kekerasan untuk menghentikan demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM dan penahanan beberapa aktivis mahasiswa.