"Saya bukan ditunjuk. Saya ini kan Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya memang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan rapat," kata Nurdin, sebelum rapat pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014).
Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang aneh dari penunjukan dirinya. Terkait beberapa politisi senior yang mempermasalahkan penunjukannya, Nurdin hanya menjawab santai.
"Mereka itu suruh istighfar lah, Astaghfirullah. Saya bukan karbitan di Golkar, saya paham aturan organisasi. Saya bertekad Partai Golkar ini harus berlandaskan konstitusi," ujarnya.
Rapimnas Golkar rencananya akan membahas waktu dan tempat pelaksanaan Musyawaah Nasional dengan agenda pemilihan ketua umum. Menurut Nurdin, Munas bisa saja digelar pada tahun 2014 ini atau pun 2015 mendatang.
"Terserah peserta Rapimnas nanti. Saya sebagai Ketua SC tidak ada rancangan apa pun," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah politisi senior Golkar protes atas rencana Rapimnas yang dianggap hanya untuk menggalang dukungan dari DPD I kepada Aburizal. Aburizal disebut berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri. Aburizal juga disebut hendak mempercepat pelaksanaan Munas sehingga calon ketua umum lain tak mempunyai waktu untuk melakukan konsolidasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.