Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurdin Halid: Mereka Suruh Istighfar, Saya Bukan Karbitan di Golkar

Kompas.com - 13/11/2014, 20:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Nurdin Halid membantah penunjukan dirinya sebagai Ketua Steering Commitee Rapimnas DPP Partai Golkar di Yogyakarta pada 17-18 November mendatang bagian dari strategi untuk memenangkan Aburizal Bakrie yang akan kembali maju sebagai calon ketua umum. Ia mengatakan, penunjukannya tak terlepas dari posisi dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah.

"Saya bukan ditunjuk. Saya ini kan Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya memang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan rapat," kata Nurdin, sebelum rapat pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014).

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada yang aneh dari penunjukan dirinya. Terkait beberapa politisi senior yang mempermasalahkan penunjukannya, Nurdin hanya menjawab santai.

"Mereka itu suruh istighfar lah, Astaghfirullah. Saya bukan karbitan di Golkar, saya paham aturan organisasi. Saya bertekad Partai Golkar ini harus berlandaskan konstitusi," ujarnya.

Rapimnas Golkar rencananya akan membahas waktu dan tempat pelaksanaan Musyawaah Nasional dengan agenda pemilihan ketua umum. Menurut Nurdin, Munas bisa saja digelar pada tahun 2014 ini atau pun 2015 mendatang.

"Terserah peserta Rapimnas nanti. Saya sebagai Ketua SC tidak ada rancangan apa pun," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah politisi senior Golkar protes atas rencana Rapimnas yang dianggap hanya untuk menggalang dukungan dari DPD I kepada Aburizal. Aburizal disebut berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri. Aburizal juga disebut hendak mempercepat pelaksanaan Munas sehingga calon ketua umum lain tak mempunyai waktu untuk melakukan konsolidasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com