Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Jaksa Agung Sudah Diserahkan ke KPK untuk Ditelusuri Rekam Jejaknya

Kompas.com - 08/11/2014, 11:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Sejumlah nama calon jaksa agung sudah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelibatan KPK kembali digunakan Jokowi untuk menelusuri rekam jejak calon jaksa agung itu. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Purdijatno di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (8/11/2014).

"Oh sudah (diserahkan ke KPK). Jumlah persisnya saya nggak tahu, hanya beliau (Jokowi) sudah serahkan," kata Tedjo.

Meski calon jaksa agung sudah diserahkan ke KPK untuk ditelusuri jejak rekamnya, Tedjo mengaku belum mengetahui waktu yang tepat kapan Jokowi mengumumkannya. Menurut dia, Presiden sangat berhati-hati dalam memilih jaksa agung sehingga pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat penting. "Beliau sangat berhati-hati, jangan sampai sudah di-declare orang itu ternyata ada masalah," kata Tedjo.

Meski belum akan diumumkan dalam waktu dekat, Tedjo mengklaim pelaksanaan tugas kejaksaan tidak terganggu karena sudah ada Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas jaksa agung saat ini.

"Ini semua tidak ada masalah, bukan berarti nanti stuck kalau tidak ada jaksa agung. Sekarang kan ada Pak Andhi," ujarnya.

Ditanya lebih lanjut soal bursa calon jaksa agung, Tedjo mengatakan nama-nama yang dimasukkan ke KPK masih sama dengan nama yang beredar di media massa. Dia menampik bahwa sudah ada satu calon tunggal yang tinggal diumumkan oleh Presiden.

Sebelumnya, Tedjo sempat mengungkapkan bahwa M Yusuf, Mas Achmad Santosa, Andhi Nirwanto, dan HM Prasetyo masuk sebagai kandidat calon jaksa agung. Nama lain yang sempat muncul adalah Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com