Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Diminta Segera Tetapkan Jaksa Agung agar Tak Jadi "Bola Liar"

Kompas.com - 06/11/2014, 09:13 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berlama-lama dalam menunjuk jaksa agung karena bisa menjadi "bola liar".

"Kalau berlama-lama, nanti masuk ke arah unsur politis," kata Margarito di Jakarta, Kamis (6/11/2014), seperti dikutip Antara.

Margarito mengatakan, lamanya penunjukan jaksa agung yang baru terkesan adanya tarik-menarik dalam menentukan orangnya yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberdayaannya.

Puncaknya, kata dia, orang akan menilai bahwa penentuan jaksa agung baru itu sarat dengan kepentingan. (Baca: Ini Nama-nama Calon Jaksa Agung yang Dipertimbangkan Jokowi)

"Yang jadi pertanyaan, apa susahnya mencari orang di negeri ini untuk menjadi calon jaksa agung?" katanya.

Margarito tidak mempermasalahkan jaksa agung mendatang apakah berasal dari internal atau eksternal kejaksaan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana calonnya memiliki kemampuan yang sedikit "gila". (Baca: Kata Andhi Nirwanto, Para Jaksa di Indonesia Inginkan Jaksa Agung dari Internal)

"Gila ini, orangnya berani, jangan banyak bicara, jujur, serta jangan 'one man show'," katanya.

Di bagian lain, Margarito menyatakan lamanya penentuan jaksa agung secara tata negara tidak ada yang dilanggar. Mungkin, kata dia, ada pertimbangan lain hingga Presiden tidak mengumumkan nama jaksa agung bersamaan dengan pengumuman nama-nama menteri kabinet.

"Tapi, alangkah baiknya jabatan jaksa agung itu harus sudah diisi," tandasnya. (Baca: Jokowi Ingin Jaksa Agung Mendatang Tidak Punya Perasaan)

Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa agung itu satu bagian dengan kabinet.

Kemudian, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan, presiden memiliki waktu 14 hari kerja sejak pembacaan sumpah dan janji untuk menyelesaikan kementerian dan pengisian menterinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com