Kubu Romahurmuziy Sarankan Bentuk Pengajian Saja untuk Muktamar Suryadharma

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy menilai, Muktamar PPP versi Suryadharma Ali yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/10/2014) siang ini, ilegal dan tidak sah. Ketua DPP PPP versi Romy, Isa Muhsin, mengatakan, 27 Dewan Perwakilan Wilayah dan 853 Dewan Pimpinan Cabang yang disebut hadir dalam muktamar tersebut hanya klaim semata.

Pada saat yang sama, kata dia, 27 DPW se-Indonesia tengah mengadakan rapat pimpinan wilayah yang dihadiri ketua dan sekretaris DPC lengkap di ibu kota provinsinya masing-masing.

"Jadi, kalau ada klaim kuorum, ibarat peribahasa menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri. Mbok ya kalau bohong jangan kelihatan banget, ntar diketawain lho," kata Isa melalui keterangan tertulis, Kamis malam.

Lebih menggelikan lagi, lanjut dia, yang disebut DPW dan DPC adalah hasil naturalisasi alias lelang jabatan. Sebelum muktamar versi Suryadharma itu, kata dia, panitia melelang jabatan ketua dan sekretaris DPW dan DPC atas siapa di antara wakil ketua dan wakil sekretaris DPW/DPC yang bersedia.

"Jadi, buat muktamar sendiri, menghadirkan peserta sendiri, meng-SK-kan sendiri, dan syukur sendiri," tambah Isa.

Semua kebohongan itu, kata Isa, semakin sempurna karena Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang katanya sudah diteleponnya sendiri, ternyata tidak pernah hadir.

"Atau jangan-jangan ada KW-nya dihadirkan. Maka, itu bukan muktamar, tapi muktamar naturalisasi. Yang asli peserta enggak lebih dari 10 persen yang diklaim. Saya sarankan diubah menjadi forum pengajian saja. Sayang, sudah banyak keluar biaya untuk akomodasi," sindir Isa.